Politisi PDI-P Nilai "Threshold" Perlu agar Pilpres Tetap Eksklusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai usulan persentase presidential threshold yang diajukan pemerintah cukup realistis.

Selain tetap memungkinkan terjadinya kompetisi, juga untuk menjaga ekslusivitas dalam mengajukan calon presiden.

"Angka signifikan 20-25 persen itu cukup real dan realistis untuk memberi kesempatan yang lain untuk terlibat," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

Fraksi PDI Perjuangan, menurut dia, tak setuju dengan usulan agar presidential threshold menjadi 0 persen. Sebab, dengan demikian seluruh partai politik peserta pemilu 2019 dapat mencalonkan presiden.

"Karena menjadi calon presiden itu jangan terlalu mudahlah yang setiap orang bisa mengajukan calon presiden. Jadi kesannya, enggak eksklusif," ujarnya.

(Baca juga: Konsekuensi "Presidential Threshold" 0 Persen)

Ia menambahkan, partai politik yang berkeinginan untuk mencalonkan kandidatnya di pilpres, sebaiknya berargumentasi terlebih dahulu di parlemen setelah terpilih.

Nantinya, mereka dapat mengajukan revisi atas UU Pemilu kembali. Sementara, ia menyarankan, agar aturan yang ada saat ini tidak perlu berubah.

Hal itu untuk memastikan bahwa sistem kelembagaan yang dibangun melalui produk UU hasil legislasi cukup kuat.

"Membuat UU itu untuk jangka panjang, buat untuk lima tahun itu. Nah ini problematikanya, setiap lima tahun ganti UU. Jadi kita dalam proses trial and error karena uji coba terus," kata dia.