Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Jangan Manfaatkan Kasus Masjid Al Fauz untuk Kepentingan Pilgub

Kompas.com - 16/01/2017, 20:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta agar kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz tak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilgub DKI Jakarta.

Kasus itu menyeret nama calon wakil gubernur Sylviana Murni yang pada 2010 lalu menjabat Wali Kota Jakarta Pusat. Adapun PKB merupakan salah satu partai pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Daniel menegaskan, pihaknya menyerahkan proses kasus tersebut kepada penegak hukum.

"Artinya kalau memang tidak terlibat ya juga jangan dijadikan alat untuk kepentingan sesaat, termasuk kepentingan Pilgub," kata Daniel saat dihubungi, Senin (16/1/2017).

(Baca: Kata Sylvi tentang Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Al Fauz)

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu enggan berasumsi buruk bahwa ada upaya penjegalan Agus-Sylvi di balik diungkapkannya kasus tersebut. Pasalya, kasus itu terjadi pada 2010 lalu.

"Kami enggak paham dan kami enggak punya asumsi buruk seperti itu. Tapi kami minta benar-benar penegak hukum berjalan proporsional berdasarkan asas kebenaran dan keadilan," tuturnya.

Pembangunan Masjid Al Fauz dimulai sejak Sylvi menjadi Wali Kota Jakarta Pusat pada 2010, hingga digantikan oleh Saefullah. Masjid selesai dibangun pada 2011 hingga kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan masjid tersebut.

Ternyata, ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz. Uang itu telah dikembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com