Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Korupsi di Klaten dan Banten Dianggap Contoh Sempurna Dinasti Politik

Kompas.com - 13/01/2017, 12:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch meyakini dinasti politik berpeluang besar menciptakan birokrat yang koruptif.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebutkan, apa yang terjadi di Klaten merupakan salah satu contohnya.

Menurut dia, dinasti politik di Klaten terbangun dari rantai kekuasaannya cukup unik.

Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan istri dari mantan Bupati Klaten periode 2000-2005, Haryanto Wibowo.

Haryanto digantikan oleh Sunarna dengan Sri Hartini sebagai wakilnya.

Uniknya, Sunarna merupakan suami dari Sri Mulyani, wakil dari Sri Hartini saat ini.

Dengan demikian, tak hanya satu dinasti yang berkuasa di sana.

"Ketika suaminya tidak bisa lagi jadi kepala daerah, dilanjutin istrinya," ujar Almas, dalam diskusi di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Contoh lainnya, kata dia, dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiyah di Banten.

Dinasti tak hanya dibangun di jajaran pemerintah daerah, tapi juga antarprovinsi dan lembaga legislatif.

Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah dipilih menjadi Bupati Serang.

Menantu Atut, Adde Rossi Khoerunnisa, terpilih menjadi Wakil DPRD Banten.

Kini, anak Atut bernama Andika Hazrumy maju menjadi calon Wakil Gubernur Banten.

"Jadi, cengkraman dinasti sudah sangat kuat. Ketika eksekutif dan legislatif sudah masuk dalam dinasti, maka check and balance tidak bisa diharapkan lagi," kata Almas.

Faktor kekerabatan dan kedekatan menjadi kunci utama suburnya dinasti politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com