Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2016, Sebanyak 93 Jaksa "Nakal" Ditindak

Kompas.com - 04/01/2017, 15:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 2016, banyak jaksa yang terlibat dalam perkara hukum. Belum lagi pelanggaran internal yang dilakukan jaksa dan ditindaklanjuti oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan.

Kejaksaan Agung kemudian memproses sejumlah anggotanya yang melanggar hukum itu dengan memberikan sanksi ringan hingga berat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan, pada tahun 2016, ada 93 jaksa yang dijatuhkan sanksi.

"Pidana berjalan, administrasi menyusul, jadi ini berproses," ujar Rum di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

(Baca: Jaksa Agung Minta KPK Beri Info jika Ada Jaksa Terlibat Kasus Rio Capella)

Penjatuhan hukuman itu dengan rincian sanksi ringan sebanyak 37 orang, sanksi sedang sebanyak 31 orang, dan sanksi berat sebanyak 25 orang. Kasusnya pun beragam, mulai dari terjerat narkoba hingga korupsi.

"Ada yang dicopot jabatan, dicopot jadi jaksa," kata Rum.

Selain jaksa, staf tata usaha juga tak lepas dari jerat sanksi. Dalam setahun terakhir, ada 74 staf dalam sistem tata usaha yang dinyatakan melanggar etik, profesi, ataupun pidana. Rinciannya yakni 24 orang dihukum ringan, 18 orang dihukum sedang, dan 32 orang kena sanksi berat.

 

(Baca: Jaksa yang Bertugas di Bakamla Ditangkap KPK, Ini Kata Kejagung)

Rum memastikan pemeriksa internal Kejaksaan Agung memproses permasalahan mereka secara profesional.

"Kita tidak ada tebang pilih, profesional dalam penanganan kasus baik pencegahan maupun penindakan," kata Rum.

Kompas TV Jaksa Terlibat Penyuapan Perkara Persidangan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com