Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Menghitung Beban Kerja Hakim di Indonesia

Kompas.com - 29/11/2016, 09:49 WIB
Reza Pahlevi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN, proyek dukungan untuk pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP), saat ini tengah melakukan analisis beban kerja hakim di MA dan pengadilan di bawahnya.

“Tujuan dari analisis beban hakim ini adalah untuk memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya,” ujar Nisa Istiani, Deputi Manajer Proyek SUSTAIN dalam pidato pembukaannya di acara “Training of Trainers for MA Champions” di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Tugas utama badan peradilan, kata Nisa, adalah memberikan pelayanan yang prima di bidang hukum kepada masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang baik ini, maka badan peradilan di Indonesia perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula. Salah satu SDM yang penting di sini adalah para hakim.

Analisis beban kerja hakim ini dilakukan melalui penguatan kapasitas internal staf MA—yang disebut champions—dalam melakukan riset, wawancara, serta analisis tentang beban kerja hakim di pengadilan.

Menurut Nisa, analisis beban kerja hakim memang sangat diperlukan. Harapannya, MA bisa memutuskan dengan tepat jumlah personel yang akan direkrut dan penempatannya.

“Hal ini menjadi penting, (terutama) mengingat MA sudah enam tahun tidak melakukan rekrutmen calon hakim,” ujar Nisa.

Tak dapat dinafikan, saat ini sebaran hakim belum tersebar dengan tepat untuk setiap pengadilan di Indonesia. Akibatnya, beban kerja di antara para hakim pun tidak seimbang dan ujungnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

KOMPAS.com/REZA PAHLEVI Salah satu sesi dalam pelatihan yang digelar Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan proyek SUSTAIN dari Uni Eropa dan The United Nations Development Programme (UNDP) untuk analisis beban kerja hakim di lingkungan peradilan, Senin (28/11/2016).

Sebagai contoh, sebaran hakim di Jakarta terlalu sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebaliknya, ada pengadilan di daerah yang perkaranya lebih sedikit dibandingkan jumlah hakim.

Project Officer untuk Manajemen SDM SUSTAIN, Sherly Lugito, menambahkan, para champions akan dibekali keahlian menghitung beban kerja hakim, sehingga setiap saat mereka diperlukan dapat langsung turun ke lapangan.

“Para champions tersebut adalah perwakilan direktorat badan peradilan, badan pengawasan, dan biro urusan administrasi,” kata Sherly.

Para peserta telah diseleksi berdasarkan potensinya masing-masing. “Harapannya adalah agar pembekalan itu bisa diteruskan ke tingkat pengadilan sehingga perhitungan beban kerja dapat dilaksanakan secara berkala,” lanjut Sherly.

Dalam pelatihan ini hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Mutaqien. Dia mengatakan, hasil perhitungan beban kerja yang akan digarap para champions ini akan menjadi dasar yang penting bagi para hakim.

“Kegiatan ini sangat bagus sekali. Nantinya, perhitungan beban kerja bukan sebatas pada hakim saja. Ke depannya, penggunaan formula analisis beban kerja akan menjadi syarat dalam melakukan perencanaan SDM,” ungkap Agus.

Pelatihan kali ini melibatkan 15 staf MA yang akan menjadi champions. Koordinator Sektor Manajemen SDM Dian Cahayani berharap, para peserta pelatihan juga membagikan ilmu tentang analisis beban kerja hakim ini kepada rekan-rekan mereka di pengadilan.

"Kami juga mendorong para champions ini untuk lebih kompak satu sama lain,” imbuh Dian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com