Romahurmuziy Tegaskan PPP Tetap Loyal kepada Pemerintahan Jokowi-Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan memilih berbeda kubu dengan  PDI-P, Nasdem, Golkar dan Hanura, dalam Pilkada DKI Jakarta.

Meski sama-sama pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, PPP memutuskan mendukung pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, yang diusung bersama Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara, PDI-P, Nasdem, Golkar, dan Hanura mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menegaskan, perbedaan pilihan ini tak memengaruhi  loyalitas partainya terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla.

"Sejak Muktamar di Surabaya dulu kemudian diulangi dengan Muktamar di Pondok Gede, PPP berkomitmen bahwa kami bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK sampai 2019 mendatang dan kami memastikan koalisi itu solid. Tidak ada perubahan apapun,' ujar Romahurmuziy, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Saat menyampaikan pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo duduk di samping Romahurmuziy alias Romy. 

Romy mengatakan, dinamika koalisi politik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan.

Sebab, setiap partai politik mempunyai mekanisme tersendiri untuk memutuskan pada tingkat daerah atau pusat.

"Di banyak tempat, kami juga bersama-sama partai koalisi pendukung pemerintah yang lain. Misalnya di Banten, kami berkoalisi dengan PDI-P dan Nasdem, tapi berbeda dengan Golkar yang punya calon sendiri," ujar dia,

"Di Gorontalo, kami bersama PDI-P tapi berbeda dengan Golkar. Di Bangka, Golkar punya calon sendiri, PDI-P punya calon sendiri, PPP punya calon sendiri, Nasdem punya calon sendiri. Jadi ini adalah dinamika politik lokal yang tidak terhindarkan," lanjut Romy.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan, keputusan koalisi partai politik di tingkat daerah, merupakan prerogatif partai.

"Itu haknya partai. Itu hak setiap partai. Itu juga haknya PPP. Saya enggak mau ikut-ikut di situ," ujar Jokowi.