KPK Sebut Belum Ada Laporan Resmi soal 34 Pembangkit yang Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengaku belum menerima pelaporan resmi terkait mangkraknya pembangunan 34 pembangkit listrik di era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski demikian, Laode mengakui bahwa KPK telah mengetahui ihwal mangkraknya pembangunan 34 pembangkit listrik tersebut dan tengah mengumpulkan bahan.

"Kami belum dapat laporan itu di KPK. Kalau kami dapat informasi dan seandainya valid pasti langsung kami tindaklanjuti," kata Laode usai mengisi materi dalam sebuah diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Karena itu, Laode berharap instansi terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut andil memeriksa proses pembangunan 34 pembangkit listrik yang mangkrak.

"Seandainya dari BPKP ada laporan, pasti bisa mempercepat kerja KPK untuk memproses kasus tersebut," ucap Laode.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Dia mengaku telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.

Selain itu, Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.

"Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," ucap Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Sebut Proyek Listrik Mangkrak Era SBY Sudah Ditindaklanjuti KPK)