PBNU: Pemerintah Lambat Lakukan Komunikasi Politik dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyesalkan sikap pemerintah yang lambat melakukan komunikasi dengan rakyat saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Dalam unjuk rasa yang dilakukan di sekitar Istana Kepresidenan itu, massa berkumpul untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama.

"Menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya," kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).

Pernyataan tersebut dibacakan Said Aqil usai pertemuan jajaran pengurus PBNU dengan Presiden Joko Widodo.

Presiden memberikan keterangan terlebih dahulu kepada pers sambil didampingi Said Aqil, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dan Rois' Am PBNU yang juga Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Setelah Presiden meninggalkan lokasi, barulah Said Aqil membacakan pernyataan itu kepada wartawan.

"Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif," ucap Said Aqil.

(Baca juga: Ketum PBNU: Tak Tepat Menstigma Aksi 4 November Ditunggangi Pihak Tertentu)

Said Aqil mengaku turut membacakan pernyataan sikap itu kepada Presiden dalam pertemuan yang berlangsung tertutup.

Aksi unjuk rasa pada Jumat lalu di sekitar Istana awalnya berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.

Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah sempat alot. Pendemo menolak bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

(Baca: Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana)

Akhirnya setelah negosiasi lebih jauh, pendemo setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Perwakilan Demonstran Tiba di Kantor Wapres, Pertemuan Tertutup)