Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Selidiki Peran Aktor Politik pada Kericuhan 4 November

Kompas.com - 06/11/2016, 18:23 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan, polisi tengah menyelidiki adanya aktor politik di balik kericuhan pada aksi unjuk rasa 4 November lalu.

"Itu dalam konteks kegiatan penyelidikan juga, dilakukan oleh fungsi intelijen berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan aksi-aksi yang mengarah adanya provokasi," kata Boy di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (6/11/2016).

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan, aksi demonstrasi yang semula damai menjafi ricuh karena ditunggangi aktor politik yang memanfaatkan situasi.

Polisi tengah menyelidiki pihak-pihak yang memprovokasi kericuhan saat demonstrasi. Polri merekam orasi yang dilakukan pada aksi dua hari lalu itu.

Boy mengatakan, pihaknya mempelajari apakah ada muatan orasi yang mengandung ujaran kebencian atau hate speech.

"Orang yang jadi provokator kan tidak lepas dari penyelidikan yang kami laksanakan. Itu mekanisme yang biasa dilakukan oleh polisi," kata Boy.

Namun, Boy enggan membeberkan apa saja fakta yang mereka kumpulkan untuk mencari aktor politik itu. Ia meminta waktu agar penyelidikan bisa dilakukan dengan baik.

Meski curiga ada peran aktor politik di balik ricuhnya aksi demonstrasi, Jokowi mengapresiasi dan menghargai unjuk rasa yang berlangsung damai dari siang hingga sore. Ia menilai unjuk rasa sudah dilakukan dengan cara-cara yang tertib, damai, dan sesuai dengan iklim negara demokrasi.

"Terima kasih kami sampaikan kepada ulama, kyai, habaib, ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukan. Sehingga sampai Maghrib berjalan dengan tertib dan damai," kata  Jokow.

Kompas TV Jokowi: Rusuh Aksi 4 November Ditunggangi Aktor Politik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com