Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agraria Akan Bentuk Tim "Sapu Bersih Mafia Tanah"

Kompas.com - 21/10/2016, 10:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Uang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera membentuk tim sapu bersih mafia tanah.

Hal ini disampaikan Sofyan dalam press briefing "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK", di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Acara ini digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan dengan mengundang para menteri untuk menyampaikan hasil kerja mereka selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Awalnya, Sofyan menjelaskan bahwa saat ini banyak yang memiliki tanah tak bersertifikat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada warga.

(Baca: Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan)

Namun, ia mengakui, pemerintah juga terganggu dengan aksi mafia tanah yang kerap menggunakan berbagai cara untuk menguasai lahan yang bukan haknya.

"Makanya akan segera dibentuk saber mafia tanah," kata Sofyan.

Sebelumnya, pemerintah sudah membentuk tim sapu bersih pungutan liar.

Sofyan mengatakan, pelaku mafia tanah ini tidak kalah mengganggu dibandingkan praktik pungli.

Oleh karena itu, diperlukan tim khusus untuk memberantasnya.

"Mafia tanah itu sudah luar biasa mengganggu kepastian hukum. Banyak investor tidak tenang dengan tanahnya, yang pada akhirnya ini akan mengganggu ekonomi," ujar dia.

Sofyan menyebutkan, banyak modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah.

Salah satunya, dengan membuat dokumen palsu.

Bahkan, kata dia, ada modus menyelipkan dokumen palsu ke air teh sehingga warnanya terlihat usang dan terlihat sebagai dokumen lama.

"Emang orang kalau bikin yang palsu-palsu itu pintar. Tapi setelah ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan investasi, sehingga pemilik tanah bisa merasa aman," ujar dia.

Kompas TV Potret Hasil Kepemimpinan 2 Tahun Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com