Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kepuasan Publik atas Jokowi Melebihi Saat Pilpres 2014

Kompas.com - 19/10/2016, 18:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup tinggi.

Mengutip dari hasil survei sejumlah lembaga, Pramono menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini mencapai 66 persen hingga 68 persen.

"(Tingkat) kepuasan ini melebihi dari apa yang diperoleh Pak Jokowi saat Pilpres (2014) lalu," ujar Pramono di kantornya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Pencapaian itu, menurut Pramono, tidak mudah. Sebab, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang lesu.

(baca: Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Minta Jangan Hanya Pencitraan)

Oleh sebab itu, kerja Presiden pada awal pemerintahan adalah membenahi regulasi ekonomi.

"Tapi alhamdulillah Indonesia pada periode ini bisa tumbuh jadi 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan kawasan lainnya relatif stabil dan cukup tinggi," ujar Pramono.

Kini, fokus Presiden beralih ke perwujudan reformasi hukum. Salah satu bagiannya adalah dengan membentuk tim pemberantasan pungutan liar yang diberi nama 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar.

(baca: Jokowi Segera Tandatangani Perpres "Saber Pungli")

Dalam waktu dekat, Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden pembentukan tim yang dikomandoi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tersebut.

Kompas TV Jokowi: Belanja Sepatu, karena Ada Diskonnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com