Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JBIC Tawarkan Bantuan Pendanaan Infrastruktur untuk Indonesia

Kompas.com - 19/10/2016, 15:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia yang ingin membangun sejumlah proyek infrastruktur di dalam negeri.

"Kami harap ada penandatanganan kerja sama di sektor migas, serta kesempatan lebih untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata CEO JBIC Takashi Maeda usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (19/10/2016).

Dalam pertemuan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Jepang beberapa waktu lalu, Wapres Kalla dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mengambil kesepakatan untuk menambah pendanaan sejumlah proyek infrastruktur.

"Jika sebelumnya hanya 110 miliar dollar AS dalam lima tahun, sekarang ditingkatkan menjadi 200 miliar dollar AS," kata Maeda.

Dalam kerja sama ini, dia menambahkan, ada keinginan menggandeng sejumlah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan nantinya tanpa perlu ada jaminan dari pemerintah.

"Jadi ini sebuah tren baru," ucap Maeda.

Saat disinggung besaran bantuan yang ditawarkan JBIC, Maeda merahasiakan.

Namun, ia berkomitmen jika bantuan yang akan diberikan sama seperti bantuan yang diberikan Bank Dunia kepada Indonesia setiap tahunya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kompas TV BUMN Infrastruktur Penerima Modal Terbesar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com