Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Isu SARA Muncul karena Tidak Bisa Bertarung di Level Substansif"

Kompas.com - 14/10/2016, 18:07 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyayangkan masih digunakannya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Menurut Ade, penggunaan isu SARA sudah berlangsung secara masif pada 2014 dan tetap digunakan saat ini.

Ade menjelaskan, terdapat dua isu dalam komunikasi, yaitu isu inti dan isu pinggiran. Dalam konteks pemilu, isu inti misalnya terkait visi-misi dan program calon kepala daerah.

Sedangkan isu pinggiran, bukan merupakan isu yang penting namun bisa memengaruhi peta keterpilihan suara. Isu SARA termasuk dalam kelompok ini.

"Pemilu tahun 2014, kenapa isu agama digunakan, Karena kalau pakai isu inti susah menang," kata Ade dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jumat (14/10/2016).

Ade mencontohkan, pada pemilu presiden 2014 elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Joko Widodo. Setelah itu isu SARA bergulir, perbedaan elektabilitas pun menjadi tidak signifikan.

Menurut Ade, hal ini juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Sebelum dua pasangan calon Pilkada Jakarta ditetapkan, lanjut Ade, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggi.

Namun, setelah ditetapkan tiga pasangan calon kepala daerah dan isu SARA bergulir, peta dukungan bagi pasangan calon kepala daerah menjadi berubah.

"Isu agama digunakan semata karena tidak bisa bertarung di level substansif. Karena di level itu hampir sulit mengalahkan Ahok," ucap Ade.

Kompas TV Kampanye Pilkada Bebas dari Isu SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com