Jika Ingin Kembali Punya Hak Politik, TNI Harus Perkuat Pemahaman Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS com - Pengamat Politik dan Militer Kusnanto Anggoro mengatakan, TNI boleh saja diberikan hak politik.

Namun, sebelum hak itu diberikan, TNI harus membenahi persoalan-persoalan sosio-kultural  yang ada di institusinya.

Menurut Kusnanto, pemahaman mengenai demokrasi di TNI sampai saat ini belum sempurna.

Kultur "mengikuti perintah atasan" masih sangat melekat. 

"Jadi democratical gen-nya belum berkembang," ujar Kusnanto, dalam diskusi 'Barak TNI: Tentara Profesional vs Pusaran Politik & Bisnis', di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Ia juga menilai, masih ada kekhawatiran dominasi TNI terhadap warga jika diberikan hak politik.

(Baca: TNI Boleh Miliki Hak Politik Memilih, tetapi...)

Oleh karena itu, pemberian hak politik kepada TNI harus pula memastikan kesiapan masyarakat.

"Kalau itu semua beres, enggak jadi masalah," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing karena tidak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, ia mengatakan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.