Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Boleh Miliki Hak Politik Memilih, tetapi...

Kompas.com - 07/10/2016, 19:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan bahwa TNI bisa memiliki hak politik.

Namun hak politik itu mesti terbatas atau tidak penuh. Semisal, tentara hanya punya hak memilih dan tidak untuk dipilih.

"Kalau untuk dipilih sudah ada aturannya apakah Anda tentara atau PNS kalau memang maju jadi anggota legislatif atau kepala daerah anda harus mundur," ujar Ikrar dalam diskusi bertajuk "Barak TNI: Tentara Profesional vs Pusaran Politik & Bisnis" di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Ikrar mengatakan, jika tentara diberikan hak politik untuk memilih, diperlukan kedewasaan berpolitik dari prajurit hingga Pimpinan TNI.

"Mereka memang harus siap menerima perbedaan dan tidak boleh dipaksa komandannya untuk memilih (partai) a atau b," kata dia.

Menurut Ikrar, selama ini para anggota TNI mengikuti apapun pilihan Komandannya. Sebab, doktrin perintah atasan sangat kuat di TNI.

"Kesulitan dari militer itu adalah under the command. Kalimat pertama yang ada di otak mereka adalah komandan mereka milih siapa," tambah dia.

Ikrar membandingkan dengan proses politik di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut dia, anggota organisasi tersebut memperbolehkan anggotanya untuk bebas memilih, tak perlu sama dengan pimpinan.

"Dalam pesantren santri bisa memilih yg berbeda dibandingkan kiainya. Walaupun sampai detik ini kiai NU masih didatangi tokoh politik itu," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing.

Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik. Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik.

(Baca: Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik)

Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa.

Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang.

Di sisi lain, TNI merupakan salah satu lembaga yang memiliki akses ke persenjataan. Maka, butuh kedewasaan untuk mengkombinasikan dua hal tersebut.

Kompas TV Panglima: TNI Seperti Warga Negara Asing- Satu Meja

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com