Susun RUU Perlindungan Umat Beragama, Kemenag Gelar Simposium Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menggelar simposium internasional bertajuk "Managing Diversity, Fostering Harmony" yang berlangsung pada 5-7 Oktober 2016 di hotel Sari Pan Pasifik.

Hasil simposium itu nantinya akan menjadi masukan dalam pengayaan naskah akademik rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

"Saya ingin kembali menegaskan salah satu fokus Kementerian Agama yakni penyiapan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pidatonya yang dibacakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Menurut Menteri Agama, regulasi tersebut akan bersifat mengayomi dan melindungi umat beragama.

Hal itu, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk memperteguh kebhinekaan Indonesia.

Lukman menuturkan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini terletak pada pemahaman tentang toleransi.

Untuk itu, kata dia, toleransi tidak cukup sekadar dipahami, namun juga harus dilakukan.

"Perlunya penegasan perlindungan umat beragama bukan tanpa alasan. Dinamika hubungan antarumat beragama beberapa waktu lalu kurang baik," ucap Lukman, sebagaimana disampaikan Kamaruddin.

Lukman, sebagaimana disampaikan Kamaruddin, menjelaskan dalam konstitusi Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah.

Untuk itu, pemerintah harus melayani semua penduduk. "Fasilitas, pemberdayaan, dan pengaturan harus dilakukan sebagai bentuk pelayanan itu," ujar Lukman.

Lukman berharap, selain fasilitas dan pemberdayaan, umat beragama mau diatur dalam kerangka hidup bersama yang harmonis.