Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Polisi Periksa Sejumlah Pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang Disebut "Sultan"

Kompas.com - 05/10/2016, 18:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, pekan depan polisi akan memeriksa sejumlah pengikut Taat Pribadi di Padepokan Dimas Kanjeng.

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan penipuan yang diusut Polda Jawa Timur.

Para pengikut tersebut memiliki hubungan dekat dengan Taat Pribadi dan biasa disebut dengan "Sultan".

"Keterangan-keterangan mereka kita butuhkan untuk bisa lebih mengetahui ke mana aliran dana dan siapa saja yang memiliki informasi-informasi terkait praktik penipuan ini," ujar Martinus, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Rencananya, ada 10 orang saksi yang terdiri dari pengikut Taat Pribadi dan koordinator di bawahnya.

Peran para sultan tersebut sebagai "tangan kedua" Taat Pribadi yang mengumpulkan uang dari para korban.

(Baca: Polisi Sebut Korban Taat Pribadi Tersebar hingga Kalimantan dan Sulawesi)

Salah satu pengikutnya yang disebut dijadikan sultan yaitu Abdul Ghani, yang diduga tewas dibunuh Taat Pribadi.

"Koordinator ini yang akan dipanggil," kata Martinus.

Polisi mengibaratkan modus penipuan Taat Pribadi seperti multilevel marketing.

Para sulltan membawahi koordinator yang mencari korban yang rela menyerahkan mahar untuk digandakan.

Kemudian, korban tersebut juga harus mencari orang lain agar uangnya bisa berlipat ganda.

Salah satu orang terdekat Taat Pribadi yaitu Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim.

Saat ditanya apakah Marwah salah satu yang diperiksa, Martinus enggan menjawab tegas.

"Apa dan siapa yang dipanggil dan periksa tentu terkait dengan informasi yang ada pada penjelasan-penjelasan saksi-saksi," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com