Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rilis Data Berbeda, KPI Akui Masih Sinkronisasi

Kompas.com - 03/10/2016, 20:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merilis data yang berbeda terkait hasil penilaian sepuluh lembaga penyiaran swasta (LPS) yang izin penyiarannya akan habis tahun ini.

Awalnya KPI sempat merilis data tersebut pada 26 September silam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR.

Data yang dirilis KPI itu berdasarkan data yang dihimpun oleh KPI kepengurusan sebelumnya. Berikut data yang dirilis KPI pada 26 September :

1. SCTV skor 243
2. ANTV skor 236,4
3. Indosiar skor 236,2
4. MNC skor 222,5
5. Trans 7 skor 222,3
6. Metro TV skor 221,7
7. Global TV skor 218,75
8. TV One skor 219, 6
9. Trans TV 203
10. RCTI skor 202,15

(Baca: Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI)

Penilaian mencakup program siaran, sumber daya manusia, administrasi dan sistem stasiun jaringan. 

 

Namun saat rapat kerja bersama Komisi I hari ini, Senin (3/10/2016), data yang dirilis justru berbeda.

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengaku data yang dirilis hari ini merupakan data terbaru yang telah diperbaharui, yakni mencakup data sejak tahun 2006.

Berikut data yang dirilis KPI hari ini :

1. Indosiar skor 226,10
2. Trans 7 skor 226,00
3. MNCTV skor 224,30
4. ANTV skor 221,90
5. TV One skor 221,35
6. SCTV skor 220,75
7. Metro TV skor 213,25
8. Global TV skor 210,30
9. Trans TV skor 203,75
10. RCTI skor 190,60

Menanggapi data yang berbeda tersebut, Yuliandre mengaku pihaknya tengah mengintegrasikan data lama dan baru.

Karena itu ia berharap ke depannya seluruh data yang telah terintegrasi mampu menghasilkan penilaian yang objektif.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi I Evita Nursanty mengatakan KPI harus segera berbenah

(Baca: Menkominfo Segera Rapat dengan KPI Bahas Perpanjangan Izin Siar 10 TV Swasta)

Hal yang mendesak dibenahi adalah manajemen data. "Kita melihat tidak ada yang nilainya di bawah 160 yang artinya semua baik, teguran yg pernah diterima masing-masing LPS lantas tindak lanjutnya seperti apa ditambah pula ini datanya kok berbeda," kata Evita.

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com