Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Raih Penghargaan Global Islamic Finance Leadership Awards 2016

Kompas.com - 29/09/2016, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meraih penghargaan untuk kategori Global Islamic Finance Leadership Awards 2016 dalam acara Global Islamic Finance Awards (GIFA). Acara itu digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan EdBiz Consulting.

Penghargaan diberikan oleh peraih penghargaan kategori serupa pada 2015 lalu, yakni mantan Gubernur Bank Sentral Nigeria, Muhammadu Sanusi.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

"Hitung-hitungan saya, baru lima persen yang baru dikembangkan. Masih ada 95 persen lagi yang bisa kita kembangkan," ujar Jokowi.

Apalagi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung suburnya ekonomi syariah di tanah air. Misalnya telah diterbitkan UU Keuangan Syariah, UU Asuransi Syariah hingga pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Dalam RPJMN 2014-2019, saya juga sangat memprioritaskan majunya ekonomi syariah," ujar Jokowi.

"Inilah peluang yang bisa kita ambil untuk memperkuat ekonomi syariah kita. Bisa di sektor keuangan, bisnis, perbankan, asuransi, pariwisata, industri, daging, kosmetik. Saya kira masih banyak lagi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak pelaku usaha yang hadir dalam acara itu untuk berinvestasi di sektor ekonomi syariah Indonesia.

"Saya persilakan Bapak Ibu mengambil peluang sebanyak-banyaknya di sini," ujar dia.

GIFA merupakan penghargaan bagi para pelaku di industri jasa keuangan yang dianggap sukses mengembangkan keuangan syariah berskala global. EdBiz Consulting sendiri selaku pendiri GIFA adalah perusahaan konsultan keuangan syariah skala internasional.

Selain Jokowi, sebanyak 63 pelaku usaha di sektor keuangan syariah berbagai negara juga meraih penghargaan atas sejumlah kategori.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com