Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Greenpeace Desak Perusahaan Kelapa Sawit Jalankan Kebijakan Keberlanjutan

Kompas.com - 27/09/2016, 22:20 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Greenpeace Indonesia menuntut perusahaan kelapa sawit di Indonesia untuk memenuhi komitmen dalam membangun kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi menyatakan, banyak perusahaan besar di Indonesia sudah memiliki komitmen pasca-bergabung dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kendati demikian, komitmen yang telah disepakati tersebut seringkali tak diimplementasikan. Alhasil, kerusakan lingkungan hingga pelanggaran HAM tetap terjadi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit.

"Meskipun banyak komitmen mengakhiri deforestasi dan menyelesaikan konflik, nyatanya masalah lingkungan dan sosial yang serius di pasokan minyak sawit global yang diperdagangkan perusahaan besar," ujar Yuyun usai konferensi pers di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Menurut Yuyun, dilanggarnya komitmen yang dibuat perusahaan itu sendiri dapat berdampak pada turunnya penjualan minyak kelapa sawit mereka.

Sebab, banyak perusahaan pembeli yang sudah memiliki komitmen hanya menggunakan produk yang tidak berhubungan dengan deforestasi dan eksploitasi gambut.

"Ini akan menjadi lebih parah ketika mereka membuat komitmen dan mereka tidak bisa menepati. Perusahaan pembeli end product itu pada cabut semua," ujar Yuyun.

"Perusahaan pembeli besar juga sudah punya komitmen hanya akan menggunakan material yang tidak berhubungan dengan deforestasi dan eksploitasi gambut," kata dia.

Yuyun memberi contoh, salah satu perusahaan yang dituding Greenpeace Indonesia melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, selama setahun terakhir telah kehilangan 24 perusahaan yang merupakan pembeli mereka.

Contoh tersebut, kata Yuyun, seharusnya bisa menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang masih melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

"24 perusahaan buyer mereka sudah pergi. Artinya membatalkan kontrak. Jadi itu seharusnya bisa memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk ikut melakukan konservasi," ucap Yuyun.

Atas dasar itu, Yuyun pun menyatakan solusi dalam permasalahan ini terletak pada tindakan bersama industri kelapa sawit dalam meneguhkan komitmen.

"Perusahaan harus mulai bekerja sama dengan standar yang sama untuk mengidentifikasi dan tidak menyertakan pemain nakal yang terus menempatkan kehidupan manusia dan iklim pada risiko besar," kata Yuyun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com