Temui Megawati, Adhyaksa Dault dkk Minta UU Pramuka Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Gerakan Pramuka menemui Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (25/9/2016). Banyak hal yang disampaikan oleh delegasi Pramuka dalam pertemuan tertutup selama sekitar dua jam.

Salah satunya adalah untuk merevisi Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

"Kami sampaikan semua keluh kesah, termasuk untuk merevisi UU Pramuka," kata Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault usai pertemuan.

Adhyaksa mengatakan, pihaknya ingin agar UU Pramuka kembali ke roh awalnya sesuai keputusan presiden Soekarno dulu. Salah satu poin yang krusial untuk direvisi, lanjut dia, adalah terkait bantuan dana dari pemerintah.

UU yang ada saat ini hanya mengatur bahwa pemerintah dapat membantu gerakan Pramuka. Dengan aturan itu, maka tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya untuk membantu gerakan Pramuka. Akibatnya, banyak gerakan Pramuka di daerah yang kesulitan dana karena pemerintah daerah setempat tidak mengeluarkan bantuan dana.

"Di daerah itu, Kwarda dan Kwarcab, akhirnya kalau pemdanya mau bantu ya bantu, kalau tidak ya tidak, akhirnya tidak ada kewajiban. Ini keluhan teman-teman daerah," ucap Adhyaksa.

Menurut Adhyaksa, Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mengerahkan anggota fraksinya di DPR untuk menginisiasi revisi UU Pramuka.

Sementara itu, Megawati usai pertemuan tidak berkomentar banyak. Ia hanya menceritakan bahwa pertemuan ini bermula saat ia mendapat penghargaan Satya Lencana Tunas Kencana dari gerakan Pramuka.

Saat pemberian penghargaan itu, ada permintaan agar gerakan Pramuka dari 34 provinsi bisa berbincang lebih jauh dengan Megawati.

"Saya tentu saja membuka diri berdikusi mengenai bangsa," kata Megawati.