KPK Panggil Ketua Komisi V DPR Terkait Kasus Suap Proyek di Maluku

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Komisi V DPR Fary Djemmy Francis.

Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATT (Andi Taufan Tiro)," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Rabu (21/9/2016).

Selain Fary, penyidik KPK juga memanggil Ayu Mega Sari, karyawan honorer di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Direktur PT Reza Multi Sarana, Rizal.

Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

(Baca: Ditahan KPK, Andi Taufan Tiro Ucapkan Terima Kasih kepada Bendahara PAN)

Suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Komisi V DPR RI sebelumnya menyetujui APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat  proyek dari program aspirasi Andi.

Di antaranya, proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp30 miliar dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 70 miliar.

Dalam dakwaan Abdul Khoir, Andi disebut memiliki total nilai proyek sebesar Rp 170 miliar. 

(Baca: Damayanti: 54 Anggota Komisi V DPR Ikut Usulkan Program Aspirasi)

Untuk seluruh proyek tersebut, Andi akan diberikan fee sebesar 7 persen dari nilai total proyek.

Adapun, uang yang diterima Andi dari Abdul Khoir diduga mencapai Rp 7,4 miliar. Diduga, kasus suap proyek ini melibatkan hampir semua anggota Komisi V.

Pimpinan Komisi disebut sebagai pihak yang mengetahui dan mengatur jatah-jatah yang diterima setiap anggota.