Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Partai Demokrat: Koalisi Siap, Kompetisi Lebih Siap

Kompas.com - 20/09/2016, 06:58 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan partainya akan menghormati putusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pilkada DKI 2017. Putusan tersebut terkait dengan siapa yang akan diusung PDI-P dalam Pilkada DKI.

"Partai Demokrat menghormati putusan PDI-P. Dalam beberapa hari ke depan akan terang dan jelas siapa saja yang mendaftar ke KPUD Jakarta dan akan berkompetisi di Pilgub DKI ini," ujar Hinca ketika dihubungi, Senin (19/9/2016) malam.

Menurut Hinca, Demokrat tak masalah jika nantinya PDI-P mengusung calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Demokrat, lanjut Hinca, bersedia berkompetisi dalam kontestasi Pilkada Serentak, baik di DKI Jakarta maupun daerah lainnya.

"Dalam 101 Pilkada Serentak ini, Demokrat ambil posisi koalisi siap, kompetisi lebih siap," tambah Hinca.

(Baca: Selasa Malam, PDI-P Umumkan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta)

Hinca menuturkan, Demokrat masih melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai di Koalisi Kekeluargaan untuk pengusungan cagub-cawagub di Pilkada DKI.

Partai Demokrat tak bisa mengusung cagub dan cawagub untuk Pilkada DKI ini sendirian. Pasalnya, hanya ada 10 kursi yang dimiliki Demokrat di DPRD DKI. Sedangkan, butuh 22 kursi untuk bisa mencalonkan calon kepala daerah di Pilkada DKI.

"Partai Demokrat tidak bisa sendirian dan karenanya kami berkomunikasi intensif dg partai partai sahabat lainnya. koalisi itu keniscayaan dan karenanya terus kami rawat," kata Hinca.

PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Mereka memiliki sebanyak 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

(Baca: Partai Demokrat Amati Duet Sandiaga Uno-Mardani)

PDI-P memprioritaskan kembali mengusung petahana pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada tiga bakal calon gubernur yang akan diusung PDI-P, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso.

PDI-P berencana mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI pada Selasa (20/9/2016) malam.

Kompas TV PPP & Demokrat Belum Tetapkan Dukung Yusril
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com