JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menyebut Aceh sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.
Saat ditemui seusai pertemuan, Zaini Abdullah mengatakan, secara umum situasi Aceh saat ini hingga menjelang Pilkada bisa dipastikan aman.
Terkait penambahan personel keamanan, dia mengaku telah menyerahkan hal itu kepada Menko Polhukam.
"Kami akan lakukan penambahan pengamanan jika diperlukan. Tapi itu masih menunggu keputusan Menko Polhukam yang akan koordinasi dengan Mendagri," ujar Zaini.
Zaini menuturkan, sebenarnya tidak ada daerah di Aceh yang tingkat kerawanannya mengkhawatirkan.
Kalaupun ada konflik, kata Zaini, pihak yang bertikai akan didorong untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Meski relatif aman, Zaini menuturkan pihaknya sedang memantau keamanan di Aceh Timur. Sebab, tidak lama lagi akan digelar pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP).
"Sebetulnya tidak ada yang rawan. Semua sama saja daerahnya. Cuma ada satu daerah, Aceh Timur, karena akan ada pelantikan KIP," ucap Zaini.
"Kalau daerah lain namanya KPUD, itu yang belum selesai pelantikannya," kata dia.
Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2017 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327.
(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)
Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Aceh relatif setara.