Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, Sektor-sektor Ini Rawan Diselewengkan Calon Petahana

Kompas.com - 05/09/2016, 17:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melihat pemanfaatan uang daerah oleh kepala daerah. Terutama, bagi kepala daerah yang ingin menjadi calon petahana saat pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yenny Sucipto, saat diskusi bertajuk “Transparansi Anggaran dan Keberpihakan” di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Dari hasil penelitian Fitra antara 2009-2010 lalu, ada sejumlah sektor yang rawan diselewengkan jelang pilkada, seperti dana bantuan sosial, suntikan modal bagi badan usaha milik daerah, hingga pemanfaatan program kerja di SKPD.

“Itu berpeluang dimanfaatkan oleh elit, dalam hal ini bisa saja DPRD maupun kepala daerah yang akan maju,” ujar dia.

(Baca: Politik Uang Jadi Salah Satu Fokus KPU pada Pilkada Serentak 2017)

Di sektor bansos, misalnya, selama ini pengelolaan dana yang telah disalurkan kurang akuntabel. Celah itu yang dimanfaatkan oleh oknum kepala daerah kurang bertanggung jawab untuk mendulang keuntungan bagi diri sendiri.

Adapun untuk modus yang digunakan yaitu dengan memanipulasi jumlah tanda tangan dengan jumlah bantuan yang dicairkan.

“Disuruh tanda tangan empat kali, tapi pencairannya sekali. Tiga tahun, empat tahun menjelang pilkada itu terjadi,” kata dia.

Sementara itu, penyelewengan terhadap bantuan modal BUMD seperti adanya peningkatan bantuan secara tiba-tiba di akhir periode seorang kepala daerah tanpa adanya evaluasi kinerja terhadap BUMD tersebut.

Sebagai contoh, ia menyebut, di tahun 2012 lalu ketika Fauzi Bowo hendak mencalonkan diri kembali sebagai gubernur DKI, secara tiba-tiba ia menyuntik bantuan sebesar Rp 1,3 triliun kepada BUMD. Sedangkan, selama tiga tahun berturut-turut, bantuan yang disalurkan hanya sebesar Rp 300 miliar.

“Untuk program dan kegiatan SKPD, kalau teman-teman coba lihat di setiap SKPD oleh iklannya, kan di pojok kecil biasanya ada kata ‘lanjutkan’. Itu bagian dari apa? Sosialisasi,” ucap dia.

Kompas TV Ini Strategi Partai Golkar Hadapi Pilkada Serentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com