Meski Larang Pasang Foto Presiden-Wapres dalam Kampanye Pra-Pilkada, KPU Tak Bisa Menertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya pemasangan foto Presiden Joko Widodo pada spanduk bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar menuai polemik.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penggunaan foto Presiden dan Wakil Presiden untuk keperluan kampanye pada Pilkada 2017.

Pelarangan tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun ketentuan tersebut berbunyi, "Foto/nama Presiden/Wakil Presiden RI yang sedang menjabat tidak boleh dicantumkan dalam alat peraga kampanye/bahan kampanye (harus dipertegas untuk dilarang), mantan presiden/mantan wakil presiden diperbolehkan."

Kendati demikian Ketua KPU Juri Ardiantoro menyatakan, pihaknya tak bisa menertibkan spanduk-spanduk tersebut. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU baru bisa mengatur spanduk itu saat memasuki masa kampanye.

"Yang dimaksud masa kampanye yakni tiga hari setelah masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berakhir pada 23 Oktober, di situlah kami baru bisa masuk sebagai penyelenggara untuk menertibkan," kata Juri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Namun, karena larangan tersebut juga bertujuan untuk menjaga marwah presiden dan wakil presiden sebagai simbol pemersatu bangsa, sepatutnya pasangan calon kepala daerah dari Partai Golkar tak memasang foto Jokowi dan Jusuf Kalla.

Juri menuturkan, larangan tersebut tetap bisa dijalankan dengan menggunakan payung hukum lain. Salah satunya, melalui peraturan daerah terkait pemasangan spanduk dan baliho di tempat umum.

"Intinya karena ini bukan domain KPU, harus dicari payung hukum yang sudah ada supaya foto Presiden tidak dipasang dalam spanduk kampanye sebelum masa kampanye berlangsung," ujar Juri.

(Baca: KPU Larang Kampanye Pilkada Gunakan Foto Presiden atau Wakil Presiden)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menginstruksikan para calon kepala daerah yang diusung partai tersebut untuk memasang foto Presiden Joko Widodo dalam baliho yang didirikan di jalan-jalan. 

"Buat desain baliho semenarik mungkin. Sehingga itu juga berdampak positif bagi Golkar ke depan," ujarnya. 

(Baca: Setya Novanto Instruksikan Kadernya Pasang Foto Jokowi di Setiap Acara Golkar)