Dari Integritas hingga Sinergitas Akan Jadi Ujian Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Nama Komjen Pol Budi Gunawan pun diusulkan Jokowi untuk menggantikan Sutiyoso. Rencananya, uji kepatutan dan kelayakan Budi akan dilangsungkan Rabu (7/9/2016) depan.

Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Hanura Arif Suditomo mengatakan fraksinya menyambut baik usulan Presiden tersebut.

Menurut dia, sosok Budi Gunawan dinilai memiliki kapasitas untuk melaksanakan agenda reformasi intelijen di tubuh BIN yang saat ini tidak berjalan.

(Baca: Komisi I DPR: Budi Gunawan Dekat dengan Megawati, Lalu Kita Harus Curiga?)

Meski telah menyatakan dukungannya terhadap Budi, namun fraksi Hanura telah menyiapkan beberapa pertanyaan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan untuk mengukur sejauh mana kesiapan Budi dalam memimpin BIN.

"Fraksi Hanura menyambut baik usul Presiden. Kami menilai beliau (Budi Gunawan) memiliki kapasitas menjalankan reformasi intelijen. Kami sudah siapkan beberapa persoalan saat fit and proper test nanti," ujar Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Arif menuturkan, ada beberapa tugas berat yang harus dijalankan Budi jika terpilih menjadi Kepala BIN.

Menurut dia, Budi harus bisa meyakinkan publik bahwa setiap keputusan yang dibuatnya jauh dari unsur politisasi mengingat saat ini Budi mendapat dukungan dari berbagai partai politik. Hal tersebut, kata Arif, merupakan satu syarat bagi seorang Kepala BIN dalam menjaga integritasnya.

(Baca: Kemungkinan, Ada Fraksi di Komisi I yang Menolak Budi Gunawan)

Di sisi lain terkait keterbatasan anggaran, kata Arif, seorang Kepala BIN harus menentukan skala prioritas agar reformasi intelijen bisa berjalan meski Pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran.

Arif memahami tugas reformasi intelijen yang akan diemban membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan urusan operasional.

"Dalam situasi terkait keterbatasan anggaran, kami ingin melihat bagaimana Kepala BIN bisa melakukan penentuan prioritas. Itu yang kami tunggu dari Budi Gunawan saat fit and proper test," ungkap Arif.

(Baca: Jika Budi Gunawan Kepala BIN, ke Mana Sutiyoso dan Siapa Wakapolri?)

Selain itu, Arif juga menyinggung soal peningkatan sinergitas antara lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Dia menilai selama ini integrasi informasi antara BIN dan Kepolisian tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, seringkali deteksi dini atas sebuah aksi teror tidak berjalan dengan baik. Arif melihat latar belakang Budi Gunawan yang berasal dari kepolisian akan mampu mensinergikan kerja BIN dengan Polri.

"Kemudian soal sinergi satu hal yang menjadi problem kronis dilihat dari sisi integtasi lembaga. Kuncinya sinergi yang tidak jalan. Kami berharap BIN bisa disinergikan dengan Polri," katanya.