Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dukung Penuh Pencalonan Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN

Kompas.com - 02/09/2016, 18:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanpa ragu mendukung penuh penunjukan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Jokowi.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PKB wajib mengamankan seluruh kebijakan Presiden, tak terkecuali penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN.

Karding menilai Budi Gunawan merupakan sosok yang tepat untuk memimpin BIN sebab ia memiliki kapabilitas kepemimpinan yang baik.

"Pak Jenderal Budi Gunawan adalah sosok dengan kepemimpinan yang baik, kami yakin di bawah kepemimpinan dia, BIN akan berkembang bagus dan jadi instrumen negara yang bisa diandalkan sesuai tugas pokok dan fungsi BIN itu sendiri," tulis Karding melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid. Dia menyatakan PKB mendukung Budi Gunawan tanpa catatan.

"Beliau salah satu putera terbaik kepolisian yang memiliki integritas, kompetensi, penuh simpatik, dan pandai membangun relasi. Kami apresiatif kepada presiden yang telah mengusulkan Pak Budi Gunawan menjadi Kepala BIN," papar Jazilul melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2016).

Saat ditanya rekam jejak Budi Gunawan yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekening gendut, Karding menyatakan PKB memiliki sikap tegas.

Dia menyampaikan, PKB mengacu pada keputusan hukum yang telah inkrah yang menggugurkan status tersangka Budi Gunawan.

(Baca: Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?)

"Kalau untuk persoalan hukum, sebaiknya kita mengacu pada keputusan hukum karena negara kita berdasarkan hukum," lanjut Karding.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (2/9/2016) pagi.

(Baca: Sekjen PPP: Mengapa Harus Tidak Setuju Budi Gunawan?)

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Saat ditanya alasan pergantian, Pratikno mengatakan, langkah itu hanya regenerasi dan tak ada periodisasi yang tegas terkait masa jabatan kepala BIN. Begitu pula saat ditanya mengapa Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi.

"Tidak ada pertimbangan tertentu," kata dia.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com