Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin: Ruhut Perbendaharaan Bahasanya Terbatas, Saya Tak Mau Debat

Kompas.com - 23/08/2016, 09:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah dirinya memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar Ruhut Sitompul dicopot dari Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Amir menilai sikap Ruhut yang menyalahkan dirinya adalah sebuah langkah yang tak berdasar.

"Dia kan perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas. Asal nyebut saja, dan saya tak mau men-downgrade diri saya debat sama orang ini," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).

Amir pun membantah ucapan Ruhut yang menyebut bahwa dirinya membela I Putu Sudiartana, anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Ruhut: Ini Semua Berawal dari Kasus Korupsi Putu, Aku Bela KPK)

Amir menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipimpinnyalah yang mengeluarkan keputusan untuk memecat Putu. Ia hanya mempertanyakan kenapa KPK menyebut kasus Putu sebagai operasi tangkap tangan.

"Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau lemahkan KPK, apalagi Ruhut Sitompul, saya rasa itu mungkin karena perbendaharaan bahasa Indonesianya terbatas," ucap Amir.

Amir meyakini bahwa pencopotan Ruhut dari Koordinator Juru Bicara Partai adalah murni keputusan yang diambil oleh SBY tanpa dipengaruhi oleh dirinya ataupun kader lain di partai.

"Itu kebijakan Ketum karena dia menilai Koordinator Juru Bicara melempar kata-kata ke sana kemari dengan menggunakan atribut itu. Karena itu, Ketum turun tangan mencari solusi," ucap Amir.

(Baca: Ruhut Dicopot, Tim Juru Bicara Demokrat Langsung Dipimpin SBY)

Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela KPK. Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT. Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut, sejumlah petinggi partai yang dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

Kompas TV Ruhut: Yang Bisa Putuskan Hanya SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com