Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahu Lokasi Mantan Sopir Nurhadi

Kompas.com - 19/08/2016, 17:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah mengetahui posisi Royani, mantan pegawai Mahkamah Agung. Royani pernah menjadi sopir Sekretaris Mahkamah Agung ketika dijabat Nurhadi.

Royani hendak diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tinggal menunggu waktu menangkap Royani.

"Saya cek dulu. Tapi posisinya sudah tahu," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8/2016), seperti dikutip Tribunnews.com.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief sebelumnya mengatakan, lokasi keberadaan Royani setiap hari mengalami perubahan sehingga sulit untuk menemukannya.

(baca: KPK Sebut Lokasi Keberadaan Sopir Nurhadi Terus Berubah)

 

"Ada beberapa informasi yang kami dapat. Dia (Royani) di Indonesia, tetapi selalu berubah-ubah tempat," kata Laode di Gedung KPK, Jumat (10/6/2016).

"Setiap hari bergerak, jadi susah, harus pasti benar (sebelum menangkap) karena informasinya harus yang paling betul," ucapnya.

Dalam upaya mencari Royani, KPK juga telah meminta bantuan Mabes Polri. (baca: Usai Diperiksa KPK, Nurhadi Bantah Kenal Dodi dan Bungkam soal Royani)

KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Royani sejak 4 Mei 2016. Royani beberapa kali mangkir dari panggilan KPK.

 

Semenjak kasus tersebut terungkap, Royani tidak menampakkan diri hingga akhirnya dipecat sebagai pegawai negeri sipil oleh Mahkamah Agung.

KPK meyakini, Royani merupakan saksi yang diduga kuat mengetahui keterlibatan Nurhadi dalam kasus dugaan suap Edy Nasution, Panitera PN Jakpus.

(baca: Nurhadi Akui Diminta Eddy Sindoro Urus Perkara Lippo Group)

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edy Nasution dan pihak swasta bernama Dodi Arianto Supeno pada 20 April 2016.

 

Selanjutnya, penyidik menggeledah rumah Nurhadi di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Pada penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang senilai Rp 1,7 miliar, yang sebagian ditemukan di toilet kamar mandi.

(baca: Nurhadi Mengaku Dekat dengan Eddy Sindoro sejak Lama)

Kantor Nurhadi yang berlokasi di Gedung MA, Jakarta Pusat pun tak luput digeledah oleh KPK untuk mendalami kasus ini.

Namun, Nurhadi mengklaim bahwa uang tersebut merupakan miliknya pribadi. Belakangan, Nurhadi mundur sebagai Sekretaris MA.

Kompas TV Usai 8 Jam Diperiksa, Nurhadi Cuma Diam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com