Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: PDI-P Bergabung Keuntungan untuk Ahok, Bukan Golkar

Kompas.com - 19/08/2016, 08:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke koalisi partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin menguat.

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, jika PDI-P bergabung, keuntungan akan didapatkan Ahok, bukan untuk Golkar.

Saat ini, partai yang sudah resmi mendukung Ahok adalah Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar.

(Baca: Golkar Pastikan Tim dan Rumah Pemenangan Ahok Belum Akan Dideklarasikan)

Meski partai pengusung juga akan bertambah dengan kedatangan PDI-P, namun menurutnya, Ahok adalah yang paling diuntungkan.

"Kalau PDI-P masuk, sebuah keuntungan besar buat Ahok, bukan buat Golkar. Karena memenangkan Pilgub akan jauh lebih mudah," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Adapun mengenai penunjukan calon wakil gubernur, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok. Sebab, kata Agun, Golkar mendukung Ahok tidak dengan kesepakatan atau syarat tertentu.

"Yang penting kami yakini suara Golkar suara rakyat. Ahok masih yang terbaik," ujarnya.

Ahok mengaku melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Rabu (17/8/2016), sore.

Menurut Basuki, dalam pertemuan itu, Megawati menunjukkan kecenderungan akan mengusung bakal calon gubernur petahana.

"Bu Mega kan ada tiga opsi. Tapi Bu Mega lebih cenderung (usung) petahana," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/8/2016).

(Baca: Ahok: Bu Mega Lebih Cenderung Usung Petahana)

Namun, kepada Ahok, Megawati menyebut partainya membutuhkan proses untuk bisa mengusungnya kembali bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Ahok pun harus menghargai mekanisme yang ditetapkan oleh DPP PDI-P. "Terus teman-teman PDI-P di bawah (akar rumput), kan beberapa agak keki juga sama saya. Seolah-olah enggak mau (dukung Ahok)," kata Ahok.

Kompas TV Ahok Yakin Didukung PDI-P dalam Pilkada DKI Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com