Indonesia Minta Filipina Tegas dalam Upaya Pembebasan 11 WNI yang Disandera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mendesak Pemerintah Filipina untuk mempercepat pembebasan 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Kami minta Menlu untuk meminta ketegasan Pemerintah Filipina, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penyanderaan ini," ujar Wiranto, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

"Saya sudah bicara dengan Menlu kita. Istilah Beliau, kita sudah maksimal dalam hal hubungan diplomasi yang meminta Pemerintah Filipina agar bertindak lebih tegas, lebih pasti, terhadap aksi yang dilakukan warga mereka tapi korbannya warga negara lain," lanjut dia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah, antara lain mempersiapkan pasukan TNI untuk ikut membebaskan 11 WNI yang disandera.

Namun, atas alasan konstitusi, TNI belum dapat masuk ke wilayah Filipina hingga saat ini.

Selain itu, operasi inteljen juga telah dilaksanakan sejak lama. Namun, operasi itu buntu dan hanya sebatas untuk mengetahui kondisi para sandera, belum sampai ke tahap pembebasan.

Kini, menurut Wiranto, upaya pembebasan 11 sandera WNI itu telah berlarut-larut.

Bahkan, cenderung tak menentu arahnya.

Oleh sebab itu, ia berpendapat Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah yang tegas. Wiranto berharap agar Filipina mengizinkan TNI berkontribusi dalam pembebasan 11 WNI itu.

"Yang kami harapkan ada satu operasi militer yang lebih menjurus ke penyelesaian masalah itu walaupun ya akan berdampak ke negara lain. Kami sudah menyiapkan, sudah melatih menyiagakan, sehingga setiap saat jika kita diminta operasi, kami siap," ujar dia.