"Full Day School" Menuai Kontroversi, Apa Kata Anies Baswedan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan enggan turut berkomentar terkait pro kontra kebijakan full day school.

"Saya tidak memberi komentar. Saya ingin menjaga etika," ujar Anies saat dimintai tanggapannya oleh Kompas.com, Selasa (9/8/2016).

Sebagai mantan Mendikbud, Anies merasa harus menghormati kebijakan menteri penggantinya. Tidak larut dalam pro dan kontra rencana itu merupakan bentuk penghormatannya.

"Sebagai mantan Mendikbud, menghormati menteri baru dan tidak ikut mengomentari kebijakan menteri yang baru," lanjut Anies.

(Baca: "Full Day School" Tak Berarti Belajar Seharian di Sekolah, Ini Penjelasan Mendikbud)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas sistem full day school untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta. Sistem ini diterapkan agar anak tidak sendiri ketika orangtua mereka masih bekerja.

"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Mendikbud di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (7/8/2016).

Belakangan, pro kontra muncul akibat rencana itu. Seorang orangtua siswa, Deddy Mahyarto Kresnoputro, menggagas sebuah petisi "Tolak Pendidikan "Full Day" Sehari Penuh di Indonesia" di www.change.org.

(Baca: Tak Setuju Usulan Mendikbud, Orangtua Siswa Gagas Petisi "Tolak Full Day School")

Petisi ini ia tujukan kepada Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para orangtua siswa.

"Belum selesai kita membenahi masalah kurikulum yang kerap kali diacak2, sekarang muncul wacana untuk Anak Sekolah Sehari Penuh, dengan alasan pendidikan dasar saat ini tidak siap menghadapi perubahan jaman yang begitu pesat. Semoga bapak2 dan ibu2 tahu bahwa tren sekolah di negara2 maju saat ini adalah less school time, no homework, more about character building," demikian Deddy menuliskan latar belakang petisi yang digagasnya.

Hingga pukul 13.25 WIB, Selasa (9/8/201), petisi ini telah ditandatangani 14.698 orang.