Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaporan Haris Azhar, Pesan Salah ke Publik dalam Upaya Pemberantasan Narkoba

Kompas.com - 08/08/2016, 15:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, Chandra M Hamzah, berharap agar aparat penegak hukum bersikap arif dalam menyikapi informasi yang diberikan Haris Azhar.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) itu sebelumnya mengungkap keterangan terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, terkait adanya pejabat TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional di balik bisnisnya.

Atas informasi yang diungkapkannya ke media, ketiga instansi itu membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Namun, Chandra menganggap bahwa langkah itu tak lebih dari upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Haris.

“Kriminalisasi terhadap Haris memberika message yang salah kepada publik, terhadap upaya pemberantasan narkoba,” ujar Chandra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (8/8/2016).

(Baca: Mantan Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Uang oleh Freddy Budiman)

Menurut dia, tindakan Haris yang memberikan informasi tersebut merupakan bagian dari tugas seorang warga negara ketika mendapat informasi adanya sebuah kejahatan.

Di samping pula, langkah itu merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo selama ini.

Presiden dalam sejumlah kesempatan, berujar jika Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama oleh semua elemen, guna memberantas keberadaan barang haram itu.

“Karena itu seluruh daya dan upaya yang kita lakukan harus mendukung, bukannya justru mematikan perlawanan terhadap mafia dunia narkoba,” ujar dia.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com