Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seandainya dalam Dua Tahun Cerita Freddy Budiman Diungkap..."

Kompas.com - 06/08/2016, 15:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto menganggap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar terlambat menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari Freddy Budiman.

Jika saja Haris menyampaikan sejak dua tahun lalu, kata Benny, maka kegaduhan seperti saat ini tidak terjadi.

"Seandainya dalam rentang dua tahun, kalau mau ungkap, maka bisa dilakukan upaya kroscek untuk lebih lengkap dulu," ujar Benny dalam diskusi "Polemik" Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Diketahui, dalam pesan berantai itu, Haris mendengar cerita Freddy saat mengunjungi selnya pada 2014.

Paling tidak, kata Benny, jika informasi beredar seminggu sebelum eksekusi mati terhadap Freddy dilakukan, maka akan lebih mudah dilakukan konfirmasi.

Baik kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional yang disebutkan dalam percakapan itu bisa memeriksa Freddy lebih jauh soal oknum-oknum yang dia maksud.

"Kami bisa cek buktinya kalau transfer ke siapa, mungkin sudah terungkap jaringan oknum. Mungkin juga Freddy masih hidup," kata Benny.

"Duh sayang sekali, momentumnya lewat karena Freddy sudah mati," lanjut dia.

Jika informasi itu diketahui sebelum Freddy dieksekusi, maka lebih mudah bagi TNI, BNN, dan Polri untuk menelusuri oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagaimana disebutkan Freddy.

Tidak seperti saat ini, pernyataan Haris tidak didukung bukti apa pun. Benny menyayangkan langkah Haris yang terburu-buru menyebarkan pesan berantai tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.

"Info ini sangat penting tapi sekaligus sangat sensitif. Penting kalau bisa dibuktikan, akan sangat besar kontribusinya untuk membersihkan ke dalam," kata Benny.

Kompas TV Soal Pernyataan Haris Azhar, BNN: Kita Butuh Alat Bukti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com