Menurut Ketua DKPP, ketimbang Pasal Cuti Kampanye Lebih Baik Gugat Pasal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan daripada publik meributkan judicial review atau uji materi pasal cuti petahana di masa kampanye, lebih baik mengajukan gugatan terhadap pasal lain di Undang-undang (UU) Pilkada.

Menurut Jimly, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terdapat pasal yang lebih mendesak untuk di-judicial review, yakni pasal yang mengharuskan mundurnya petahana bila mencalonkan diri di daerah lain.

Hal itu disampaikan Jimly menanggapi polemik Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengajukan judicial review terhadap pasal 70 ayat 3 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pasal itu kan tidak ada hubungannya dengan pencegahan adanya konflik kepentingan, karena dia berkampanye di daerah yang dia tidak menjabat sebagai kepala daerah sehingga dia tidak memiliki sumber daya birokrasi dan fasilitas di daerah baru tersebut," kata Jimly saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Ketua DKPP: Kalau Mau Petahana Tidak Cuti, Sekalian Saja Tak Usah Kampanye)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan keharusan mundurnya kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain juga menyulitkan. Sebab kepala daerah tersebut harus menunggu selesainya tahapan administrasi yang harus dia lalui.

Meski demikian Jimly melihat pasal tersebut muncul sebagai bentuk pembatasan petahana supaya tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Namun dalam konteks petahana yang mencalonkan diri di tempat lain Jimly menilai hal itu tidak relevan.

(Baca: Mendagri Ingatkan Ahok untuk Tetap Ambil Cuti Kampanye)

"Kalau ada yang mengajukan judicial review terkait mundurnya petahana yang mencalonkan diri di daerah lain itu lebih baik daripada meributkan soal cuti, sebab keharusan mundurnya petahana itu lebih mudah untuk segera disidangkan karena filosofi hukumnya jelas," lanjut Jimly.

Sebelumnya, Ahok mengajukan peninjauan kembali ke MK terkait cuti kampanye pejabat yang menjabat atau petahana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.

Untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Ahok mengatakan, sebenarnya dirinya setuju jika calon petahana harus cuti selama masa kampanye. Namun, dia ingin ada pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin berkampanye.

Ahok mengatakan dirinya tidak ingin melakukan kampanye sehingga dia tidak perlu cuti. Dia lebih memilih beraktivitas seperti biasa dan menjaga APBD DKI.

"Ngajuin cuti itu kan pilihan. Dilindungi UU bahwa saya bertugas sampai 5 tahun. Saya menyatakan tidak mau kampanye, saya mau bahas APBD," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).