Bagaimana Nasib Kebijakan Pemangkasan 1 Juta PNS di Tangan Menteri Baru?

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mewacanakan pemangkasan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). 

Kini, setelah Kemenpan-RB dipimpin Asman Abnur, bagaimana nasib rencana kebijakan tersebut?

 "Kami belum sampai ke situ (tahap finalisasi) ya," ujar Asman saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (5/8/2016).

Menurut Asman, kebijakan tersebut masih akan tetap berlanjut di tangannya. Namun, ia akan sangat hati-hati dan teliti di dalam implementasi kebijakannya. Kini, pihaknya masih melaksanakan pendataan jumlah PNS di seluruh tataran pemerintahan.

(Baca: Ini Rencana PHK 1 Juta PNS yang Dimaksud Menteri Yuddy)

Mulai dari pemerintah pusat di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah kota/kabupaten.

"Tapi belum 'nyambung' nih antara pemerintah provinsi/ kota/ kabupaten, dengan badan kepegawaian," ujar Asman.

Asman meminta publik bersabar soal rencana kebijakan itu. "Karena saya kan masih baru menjabat juga. Kami input data dulu. Ya diusahakan segeralah," ujar dia.

Sebelumnya, rasionalisasi PNS direncanakan direalisasikan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Perhitungannya, setiap tahun ada sekitar 1.200 PNS yang pensiun. Dengan demikian, hanya akan ada 3.600 PNS yang pensiun.

Jika berpatok harus merasionalisasi 1 juta PNS, maka pemerintah perlu mencari cara lain untuk memangkas sisanya.

(Baca: Sebelum Pemangkasan Jumlah PNS, Pemerintah Perlu Petakan Empat Hal Ini)

"Salah satu upaya loncatannya ialah dengan membenahi aparaturnya. Aturan PNS harus ditegakkan. Tidak mungkin kami mempertahankan PNS yang berdisiplin rendah dan sering menyalahgunakan wewenang," ujar Yuddy di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Berdasarkan catatannya, cukup banyak PNS yang bertingkah demikian. Misalnya, ada PNS yang tak masuk kerja sampai 100 hari. Banyak pula PNS yang diadukan masyarakat karena tidak melakukan pelayanan publik dengan baik. Merekalah yang akan dipangkas.