Ini Rencana PHK 1 Juta PNS yang Dimaksud Menteri Yuddy

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui bahwa pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah.

Hanya saja, kalimat "PHK 1 juta PNS" terlalu vulgar dan berlebihan. Padahal, kata Yuddy, kenyataannya tidak seperti itu.

Yuddy menuturkan, pemerintah memang berencana merasionalisasi PNS. Hal ini karena simulasi yang dilakukan kementeriannya menunjukkan jumlah ideal PNS ada 1,5 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

(Baca: Keputusan Akhir soal Rasionalisasi PNS Ada di Tangan Presiden)

"Penduduk Indonesia 250 juta, satu setengah persennya itu sekitar 3,5 juta PNS. Tapi, jumlah PNS kita saat ini ada 4,5 juta. Maka, kita ini kelebihan 1 juta PNS," papar Yuddy.

Kondisi ini menjadi beban bagi anggaran dan birokrasi. Yuddy mencontohkan, ada lebih dari 240 pemerintah daerah di Indonesia yang belanja pegawainya menguras 50 persen anggaran.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, ada daerah yang sampai menguras anggarannya hingga 70 persen. Yuddy menyebutkan, kondisi ini tidak boleh diteruskan karena bisa jadi bom waktu. Oleh sebab itu, rasionalisasi PNS perlu dilaksanakan.

Pensiun dan penegakan disiplin PNS

Rasionalisasi PNS pun direncanakan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Perhitungannya, setiap tahun ada sekitar 1.200 PNS yang pensiun. Dengan demikian, hanya akan ada 3.600 PNS yang pensiun. 

Jika berpatok harus merasionalisasi 1 juta PNS, maka pemerintah perlu mencari cara lain untuk memangkas sisanya.

"Salah satu upaya loncatannya ialah dengan membenahi aparaturnya. Aturan PNS harus ditegakkan. Tidak mungkin kami mempertahankan PNS yang berdisiplin rendah dan sering menyalahgunakan wewenang," ujar Yuddy.

(Baca: Ini Penjelasan Jokowi soal Rasionalisasi PNS)

Berdasarkan catatannya, cukup banyak PNS yang bertingkah demikian. Misalnya, ada PNS yang tak masuk kerja sampai 100 hari. Banyak pula PNS yang diadukan masyarakat karena tidak melakukan pelayanan publik dengan baik. Merekalah yang akan dipangkas.

Sampai saat ini, Yuddy mengaku sudah merumahkan 2.000 PNS di seluruh Indonesia yang melanggar aturan. Ia mengaku keputusannya itu tak dipublikasikan ke media.

"Untuk aparatur yang tidak bisa melayani publik dengan baik, ya itu tidak bisa dibiarkan. Disiplin, produktivitas, kinerja, dan kompetensi harus ditegakkan. Nanti akan dibuat mekanisme standar untuk menilai itu. Jadi, pegawai yang enggak produktif, enggak efisien, berkinerja rendah, akan dirumahkan," ujar Yuddy.

Tetap rekrut CPNS

Meski bertajuk rasionalisasi, pemerintah akan tetap merekrut calon PNS (CPNS). Akan tetapi, perekrutan dibuka untuk sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang berkaitan dengan program Nawacita Jokowi.

"Infrastruktur, engineer-engineer, ahli-ahli pengairan, dokter-dokter, bidan-bidan, guru-guru di daerah, ahli-ahli pangan, TNI, Polri, dan penjaga penjara itu yang masih kita butuhkan," ujar Yuddy.

Seleksi CPNS ke depan pun akan berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ke depan, seleksi CPNS kan lebih selektif, ketat, dan berorientasi pada era persaingan global.

(Baca: Rasionalisasi 1 Juta PNS, Menkeu Tunggu Proposal Menteri PAN-RB)

Yuddy mengatakan, saat ini rasionalisasi PNS itu masih dalam tahap simulasi.

Pihaknya masih butuh mematangkannya bersama-sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk kemudian diserahkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan, setuju atau tidak.

"Yang terpenting, semangatnya pemerintahan Pak Jokowi ini adalah, kami sungguh-sungguh ingin memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai yang ada," ujar Yuddy.