Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Mengaku Tak Tahu soal Pembentukan Lembaga Pendanaan MUI

Kompas.com - 05/08/2016, 09:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengaku tidak mengetahui ihwal pembentukan Islamic Development Fund (IDF) yang digagas MUI.

Lembaga pendanaan yang dibentuk pada 29 Juni lalu itu tidak direstui keberadaannya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami dari Dewan Pertimbangan tidak mengetahui dan belum memahami. Saya ber-husnuzon itu (IDF) maksudnya kayak LAZIZ, Lembaga Amil Zakat, tapi namanya mungkin agak keren,” kata Din, seusai menghadiri Milad ke-41 MUI, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (4/8/2016) malam.

Keberadaan IDF sebelumnya diperkenalkan Ketua MUI Ma’ruf Amin pada acara milad MUI.

Kalla enggan merestui lembaga tersebut.

Din menilai, jika fungsi IDF sama seperti LAZIZ, maka wajar saja jika MUI membentuknya. Sebab, setiap ormas islam pada umumnya memiliki lembaga serupa.

“Cuma apa yang dimaksud dengan IDF, saya belum tahu. Karena kalau development itu urusan negara. Pengembangan itu urusan negara,” kata dia.

Kalla sebelumnya meminta agar MUI tetap konsisten menjadi lembaga yang terjun di dunia sosial, bukan ke arah komersial.

Selain itu, ia berharap, agar MUI dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila IDF nantinya gagal di tengah jalan.

“Apabila dananya hilang di tengah jalan, siapa yang bertanggung jawab?” kata Kalla.

Kendati demikian, ia mengapresiasi, keinginan MUI untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui lembaga tersebut.

Namun, menurut Kalla, langkah tersebut cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui badan yang sudah ada.

“Saya minta maaf, saya tidak berhak meresmikannya,” tegas Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com