Ketua DPP Hanura: Penunjukan Wiranto Sebagai Menko Polhukam Bukan Akomodasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan akomodasi politik.

Sudding mengatakan hal tersebut mengingat banyak pihak menduga penunjukan Wiranto merupakan akomodasi politik Presiden Joko Widodo terhadap Hanura.

Sebabnya dua menteri Hanura yakni Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin dicopot dari jabatan menteri di Kabinet Kerja.

(Baca: Imparsial: Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu Jadi Ujian Wiranto)

"Sama sekali bukan akomodasi politik, pastinya Pak Jokowi menunjuk Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam karena kapasitas dan pengalaman Pak Wiranto," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Sudding mengatakan Wiranto sudah membuktikan kapasitasnya sebagai Menko Polhukam di era Presiden Abdurrahman Wahid. Di era Orde Baru pun Wiranto juga dipercaya sebagai Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan.

"Jadi kalau dilihat secara rekam jejak, keputusan Pak Jokowi menunjuk Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik Hanura yang kehilangan dua menteri," papar Sudding.

Dia pun menambahkan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu dia menyatakan Hanura sebagai partai pendukung Pemerintahan Jokowi-JK menghormati sepenuhnya keputusan Presiden.

(Baca: Istana: Soal Dugaan Pelanggaran HAM, Wiranto Sudah Klarifikasi ke Presiden)

"Pastinya Pak Jokowi memiliki alasan yang kuat mengapa menunjuk Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam untuk memperkuat kinerja Kabinet Kerja," lanjut politisi Hanura itu. Sebelumnya politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai, tidak ada masalah terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengurangi kursi menteri untuk Hanura.

Sebelum perombakan jilid II ini, Hanura memiliki dua menteri di Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Perindustrian yang dijabat Saleh Husin dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Yuddy.

Setelah reshuffle, Jokowi hanya memberikan satu kursi kepada Hanura, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang dijabat Ketua Umum Hanura Wiranto. Menteri Perindustrian kini dijabat politisi Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri PANRB dijabat politisi PAN Asman Abnur.