Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksekusi Mati Akhir Pekan Ini? Jaksa Agung Berharap Tidak Ada Halangan

Kompas.com - 27/07/2016, 14:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muhammad Prasetyo masih enggan secara gamblang menyebut tanggal pasti pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga terhadap sejumlah terpidana kasus narkotika.

Namun, ia tak membantah saat ditanya apakah eksekusi dilakukan akhir pekan ini.

"Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau semua sudah final, tidak ada yang kita tunda-tunda," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Prasetyo mengatakan, persiapan akhir sudah dilakukan di Pulau Nusakambangan. Notifikasi ke pihak kedutaan besar dan keluarga sudah dilakukan.

(Baca: Ramai-ramai Ajukan Grasi di Menit Terakhir Eksekusi Mati)

Ia memastikan terpidana yang akan dieksekusi mati sebanyak 14 orang. Saat ini, seluruhnya telah dimasukkan ke ruang isolasi.

"Semua sudah pada posisi masing-masing. Saya tunggu ini apanya yang kurang, masih tunggu lagi koordinasinya seperti apa," kata Prasetyo.

Sebelumnya, pengacara Seck Osmane, Farhat Abbas, menyebutkan bahwa eksekusi mati akan dilakukan pada Sabtu (30/7/2016) malam.

Sementara itu, pengacara Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, menyebut eksekusi mati dilakukan Sabtu dini hari.

Nama-nama yang masuk ke dalam daftar eksekusi mati antara lain Merry Utami (Indonesia), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia), dan Zulfiqar Ali (Pakistan).

Persiapan akhir masih terus dilakukan di Nusakambangan, seperti mempersiapkan rohaniwan dan pengetatan pengamanan. Regu tembak dan tiang pancang pun sudah dipersiapkan sejak jauh hari.

Kompas TV Jelang Eksekusi Mati, Aksi Tutup Mulut Dilakukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com