Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Partai Berpeluang Dapatkan Kursi Mendes jika Ada "Reshuffle"

Kompas.com - 23/07/2016, 15:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai menteri desa menjadi salah satu posisi menteri kabinet yang paling strategis dan krusial. Ia mencatat ada tiga partai yang paling berpeluang mendapatkan posisi tersebut, yaitu Golkar, PKB dan PDI Perjuangan.

"Ini posisi strategis untuk Pemilu 2019," kata Ray dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat (23/7/2016).

Saat ini kursi menteri desa ditempati kader PKB. Ray menilai, PKB akan mati-matian mempertahankan posisi tersebut, bahkan rela posisi menteri lain hilang asal bukan menteri desa. PKB pun berpeluang mempertahankan posisi ini.

"PKB punya basis di desa-desa. Dia kuat," ujarnya.

Partai lainnya adalah Partai Golkar. Jika target Golkar adalah menang dalam pemilu 2024 maka posisi menteri desa dapat menjadi titik "investasi" politik partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau 2019 mereka sudah investasi (dukungan) di desa-desa lewat kementerian yang mereka kuasai, mereka akan menuai hasil di 2024," ucap Ray.

Partai lainnya adalah PDI-P. Ray menilai, PDI-P baru menyadari betapa strategisnya posisi menteri desa tersebut. Meski PDI-P merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo, tak lantas posisi tersebut akan mudah didapatkan.

Jokowi, kata Ray, terlihat menginginkan agar PDI-P juga turut berjuang mendapatkan kursi itu.

"Karena terlihat betul Jokowi ingin membuat keseimbangan partai politik. Ingin dilihat sebagai presiden mandiri yang tidak bisa didikte satu kekuatan parpol tertentu," kata Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com