Pengamat: Isu "Reshuffle" Kabinet Hilang-Timbul, Jokowi Dinilai Terkena "SBY Syndrom"

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo telah terkena "Sindrom SBY".

Pernyataan tersebut menanggapi isu perombakan (reshuffle) kabinet yang kerap hilang-timbul.

"Yang saya khawatirkan adalah apabila Jokowi terjebak dalam situasi sindrom SBY. Pengambilan keputusan yang ditunda bolak-balik," kata Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Situasi tersebut, lanjut Syamsuddin, akan menimbulkan ketidakpastian publik yang juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik.

Ia pun mengaku agak aneh jika putusan perombakan kabinet jilid II kerap tertunda.

Meskipun demikian, bisa saja penundaan kerap terjadi karena banyak pertimbangan, misalnya karena ada banyak tekanan politik di sekitar Jokowi yang menyebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak bisa segera mengambil keputusan.

Tekanan tersebut misalnya dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah parpol pendukung pemerintahan, termasuk parpol yang baru bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, seperti PAN dan Golkar.

Tekanan relawan dan publik pun, kata Syamsuddin, menjadi pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinet.

"Namun, keputusan harus tetap diambil. Tidak ada alasannya bagi Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan perombakan kabinet jilid II," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tak sepakat dengan pernyataan Syamsuddin soal "sindrom SBY".

Menurut Didi, penundaan pengambilan keputusan perombakan kabinet yang terkesan lama saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden RI dikarenakan SBY mencoba cermat dan melibatkan berbagai pihak agar pertimbangannya menjadi komprehensif dan dapat melakukan pemilihan yang tepat dalam merombak kabinet.

"Mengurus negara Indonesia saya kira tidak bisa main-main. Tidak bisa kita tergesa-gesa," kata Didi.