Bantah DPR, Komnas Pengendalian Tembakau Mengaku Tak Pernah Dukung Asuransi bagi Perokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Media Relation and Communication Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi mengatakan Komnas Pengendalian Tembakau tidak pernah menyatakan dukungan terhadap asuransi kesehatan khusus perokok.

"Komnas tidak pernah menyatakan setuju atau mendukung bahwa harus ada asuransi khusus perokok. Memang waktu ada pertemuan dengan Ade Komarudin kemarin, firman dan kawan-kawan itu mengungkapkan hal itu, ada usulan tentang ini itu. Tapi dia hanya menyatakan bukan meminta persetujuan atau meminta dukungan. Dan kami tidak bilang kami mendukung hal Itu," kata Nina saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/7/2016).

(Baca: KPK Diminta Awasi Pembahasan RUU Tembakau di DPR)

Pernyataan Nina ini sebagai bantahan dari klaim yang disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Soebagyo, pagi tadi di Kompleks Parlemen.

Firman mengatakan masukan dari Komnas Pengendalian Tembakau telah diterima mengenai pasal kesehatan.

(Baca: RUU Pertembakauan Dibawa ke Paripurna Pekan Depan)

Menurut Firman, pasal tersebut memuat aturan bahwa pemerintah diharuskan memberi jaminan asuransi kesehatan bagi perokok yang mengonsumsinya secara berlebihan. Jaminan tersebut, kata Firman, menggunakan hasil cukai rokok.

Nina menyebutkan Komnas Pengendalian Tembakau sama sekali tidak setuju dengan semua yang tertulis di RUU Pertembakauan. Alasannya, RUU Pertembakauan saling terkait dan merugikan bagi masyarakat.

(Baca: Beralasan Banyak Anggota Kelelahan, Baleg DPR Bahas RUU Tembakau di Hotel)

Nina menilai urgensi asuransi khusus perokok merupakan sesuatu yang salah, baik dari segi perokok maupun non perokok. Dengan adanya asuransi tersebut, kata dia, perokok akan tetap merokok karena merasa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

"Bahkan untuk orang yang tidak merokok malah akan berpikir ada asuransi, kalau gitu saya boleh merokok dong. Karena ada asuransi yang menjamin kesehatan. Ini salah berpikir besar," tutur Nina.