Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Jambi dan Medan, Jokowi Resmikan Bandara dan Sosialisasi "Tax Amnesty"

Kompas.com - 21/07/2016, 09:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6/2016) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya Kamis pagi, mengemukakan, sebelum berkunjung ke Medan, Presiden Jokowi akan terlebih dahulu meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, Jambi.

Ia menyebutkan, bandara ini merupakan pilot project bagi pengembangan bandara-bandara kecil lainnya oleh pemerintah.

“Setelah peresmian Bandara Sultan Thaha, Presiden juga diagendakan untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 tahun 2016 di halaman Kantor Gubernur Jambi,” kata Bey.

(baca: Ada Upaya Singapura Jegal "Tax Amnesty", Ini Kata Kemenkeu)

Tema dari puncak peringatan Harkopnas 2016 kali ini adalah ‘Reformasi Koperasi Mewujudkan Ekonomi Berdikari’.

Setelah acara di Jambi, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungannya ke Medan, Sumatera Utara, guna melakukan sosialisasi Tax Amnesty kepada para pelaku usaha, yang akan digelar di Hotel Santika, Kamis petang ini.

Bey Machmudin mengatakan, selain arahan dari Presiden Joko Widodo, acara sosialiasi tersebut juga akan diisi oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

(baca: "Tax Amnesty" Diganggu Singapura dan Digugat di MK, Apindo Siap Pasang Badan)

Sebelumnya, Presiden telah mengawali sosialisasi kebijakan amnesti pajak tersebut di Kota Surabaya pada Jumat (15/7/2016) malam.

Dalam arahannya saat itu, Presiden menyebut Undang-Undang Amnesti Pajak merupakan ruang bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“Yang uangnya ada di dalam negeri di-‘declare’ yang uangnya ada di luar dibawa masuk. Ini persaingan antar negara. Ini kesempatan bagi semuanya untuk berpartisipasi terhadap negara,” kata Presiden saat itu.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com