Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Nada Miring soal 9 Komisioner KPI, Apa Saja Latar Belakang Mereka?

Kompas.com - 20/07/2016, 19:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sorotan publik lantaran kapasitas mereka yang diragukan.

Dari kesembilan komisioner tersebut, memang tak semuanya bersentuhan langsung dengan dunia penyiaran. Apa saja latar belakang mereka?

Berikut informasi yang dihimpun Kompas.com berdasarkan sosialisasi yang diberikan Komisi I DPR kepada masyarakat sebelum proses uji kepatutan dan kelayakan digelar beberapa hari lalu:

1. Nuning Rodiyah (Konsultan Manajemen Komunikasi dan Pelayanan Publik Kualita Prima)

2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin (Komisioner KPI Pusat - terpilih kembali)

3. Yuliandre Darwis (Dosen Komunikasi)

4. Ubaidillah (Komisioner KPI Daerah DKI Jakarta)

5. Dewi Setyarini (Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal/LPPL Radio Purbalingga)

6. H Obsatar Sinaga (Dosen dan Wartawan)

7. Mayong Suryo Laksono (Wartawan)

8. Hardly Stefano Fenelon Pariela (Konsultan Ahli Bidang Manajemen dan Kebijakan Publik Kualita Prima)

9. Agung Suprio (Dosen, Anggota Centre for Electoral Reform/CETRO)

Diragukan

Menyikapi kesembilan nama yang dipilih ini, Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai, bahwa pertimbangan politis lebih menentukan dari pada kepentingan maayarakat dalam pemilihan itu.

"Itu menunjukkan bahwa pertimbangan politis yang lebih menentukan, karena tiga orang yang kami pikir punya rekam jejak yang bagus hampir tidak ada yang memilih," kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/7/2016).

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com