Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Produser Televisi Swasta Dipertahankan Jadi Calon Komisioner KPI

Kompas.com - 19/07/2016, 09:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Freddy H Tulung membeberkan alasan tim pansel tetap memasukkan Arif Adi Kuswardono ke dalam jajaran calon komisioner KPI.

Arif merupakan salah satu produser di stasiun televisi swasta Trans 7. Freddy mengatakan, pansel telah melakukan pengecekan terhadap latar belakang setiap calon komisioner.

Arif yang merupakan pegawai di stasiun televisi swasta tersebut menurut tim pansel tak lantas bisa dikatakan bagian dari industri.

Adapun alasan kedua, lanjut dia, telah ditandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa yang bersangkutan akan melepas jabatannya di stasiun televisi tersebut dan tak akan berhubungan lagi dengan industri jika dirinya terpilih menjadi komisoner KPI.

"Sekarang kami serahkan ke DPR. Sudah kami cek semua," kata Freddy saat dihubungi, Senin (18/7/2016).

Ia menjelaskan, bagian industri yang dimaksud adalah apakah seseorang memiliki saham industri penyiaran atau masuk dalam kategori unsur pimpinan perusahaan.

(Baca: Jadi Sorotan, Ada Produser TV Swasta yang Jadi Calon Komisioner KPI)

Arif, kata Freddy, juga telah menandatangani surat pernyataan bahwa tak akan terlibat dalam kegiatan politik dan industri saat menduduki jabatan. "Kalau cuma bekerja di industri tapi enggak di posisi strategis, apa persoalannya? Yang penting enggak boleh terlibat. Kalau terbukti (terlibat) harus mengundurkan diri," kata dia.

Pertanyakan Pansel

Sementara Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mempertayakan hasil panitia seleksi (Pansel) KPI karena meloloskan calon yang jelas-jelas berasal dari indistri televisi. Namun ia tak menganggapnya sebagai masalah besar mengingat tahap akhir proses seleksi adalah di Komisi I DPR.

"Finalnya kan di sini, besok (Selasa). Jawaban-jawaban dari Trans 7 tadi tentu akan jadi rekaman kami. Kami sudah pada tahap bahwa kami ingin KPI independen dan disegani oleh para pelaku industro penyiaran," kata Hanafi.

Total 27 calon komisioner KPI yang diuji DPR. Dari jumlah itu, Komisi I akan memilih sembilan nama. Mereka akan menggantikan komisioner KPI periode 2013-2016 yang habis masa tugasnya pada 27 Juli 2016.

Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung selama dua hari, mulai kemarin Senin (18/7/2016) hingga hari ini (19/7/2016).  

Gelombang pertama yang berlangsung kemarin diikuti 15 kandidat dan dibagi ke dalam tiga sesi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com