Bawaslu Tunggu Putusan MK Terkait Sengketa Pilkada Muna

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah menegaskan, pihaknya saat ini tengah menunggu keputusan apa yang akan diambil Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Hal itu menyusul telah dilangsungkannya dua kali proses pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan hasil putusan sela yang dikeluarkan MK.

"Pilkada Muna ini aneh. Baru kali ini ada dua kali putusan sela lalu terjadi PSU," kata Nasrullah dalam diskusi bertajuk "Ada Apa dengan Pilkada Muna?" di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Hasil pilkada Kabupaten Muna saat Pilkada Serentak 2015 lalu digugat oleh pasangan Nomor Urut 1, Rusman Emba-Malik Ditu.

Gugatan itu dilayangkan setelah KPUD Muna memutuskan untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 3, Baharudin-La Pilli, yang unggul 33 suara.

Atas gugatan tersebut, MK pada 25 Februari 2016 memutuskan agar dilaksanakan proses PSU. Hal itu menyusul dibatalkannya hasil pemungutan suara di tiga TPS, yaitu TPS 1 Desa Marobo, TPS 4 Wamponiki, dan TPS 4 Raha.

Namun, setelah PSU dilangsungkan, MK justru kembali meminta PSU di TPS 4 Raha dan TPS 4 Wamponiki. Hal itu menyusul adanya keterangan dari aparat kelurahan setempat yang menyebut masih adanya persoalan saat proses PSU.

Adapun persoalan yang terjadi di TPS Marobo dinyatakan selesai.

Menurut Nasrulah, sejak PSU tahap pertama digelar, pihaknya telah memerintahkan kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Muna untuk mencermati persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi akar permasalahan.

Hal yang sama ia sampaikan setelah PSU tahap kedua kembali diminta MK.

"Bawaslu meminta ketika validasi daftar pemilih, Bawaslu (Sultra) melibatkan panwaslu dan tim pasangan calon. Ini perlu dilakukan apabila ditemukan hal yang kira-kira diragukan. Begitu pula dalam proses penyerahan C6," ujarnya.

Bawaslu, kata dia, melihat adanya keanehan di dalam proses pengambilan putusan sela kedua yang dilakukan MK.

Sebab, aparat kelurahan yang keterangannya dijadikan pertimbangan MK untuk meminta PSU, hingga kini tidak berhasil ditemukan keberadaannya oleh Bawaslu.

"Saya jengkel sama MK. Makanya tanggal 19 ini pengin hadir apa yang menjadi soal. Saya belum pernah menemukan hal di repulik ini PSU sampai dua kali," kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, persoalan DPT memang kerap menjadi masalah klasik di setiap gugatan sengketa atas hasil pilkada.

Meski proses demokrasi telah berjalan selama 12 tahun terakhir, hal itu tidak memberikan jaminan bahwa persoalan DPT rampung.

"Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di (pilkada serentak) 2017," ujarnya.