Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H+2, Penumpang Kereta Api Arus Balik Capai 298.342 Orang

Kompas.com - 10/07/2016, 13:44 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat penumpang angkutan kereta api (KA) arus balik pada H+2 lebaran 2016 mencapai 298.342 orang dengan rincian KA utama sebanyak 146.940 orang dan KA Lokal sebanyak 151.402 orang.

Jumlah itu naik 0,90 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 295.690 orang.

Ketua Harian Posko Mudik Kemenhub Muh. Anto Julianto mengatakan situasi arus balik lebaran angkutan KA pada H+2 secara umum aman, lancar dan terkendali.

Anto menuturkan terjadi lonjakan penumpang keberangkatan di Stasiun Kutoarjo yang hari normal sebanyak 1.813 orang menjadi sebanyak 5.959 orang atau naik sebesar 228,66 persen.

"Sedangkan untuk penumpang kedatangan, lonjakan tertinggi dibandingkan penumpang harian normal terjadi di Stasiun Kediri dari sebanyak 731 orang menjadi sebanyak 2.361 orang atau naik sebesar 222,83 persen," katanya saat ditemui di Posko Mudik Lebaran Kemenhub, Jakarta, Sabtu (10/7/2016).

Anto mengungkapkan, untuk penumpang KA pada H+3 tercatat sementara sebesar 162.264 orang. Sehingga jumlah penumpang Kumulatif KA dari tanggal 24 Juni 2016 (H-12) hingga tanggal 10 Juli 2016 (H+3) pukul 03:30 WIB, angka sementara adalah sebanyak 3.808.085 orang.

Anto juga mengungkapkan KA 56 Bangunkarta (Gambir-Surabaya Gubeng) pada H+2 melakukan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Brumbung untuk menurunkan 2 (dua) orang penumpang yang salah naik kereta, yang seharusnya naik KA 55 Bangunkarta (Surabaya Gubeng – Gambir).

"Namun, tidak ada perjalanan KA yang terganggu akibat kejadian tersebut," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com