Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Perbedaan Puasa dan Lebaran, Menag Sebut Ormas Islam Bersatu

Kompas.com - 04/07/2016, 21:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia telah bersatu.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari penetapan 1 Syawal sebagai tanda perayaan Idul Fitri.

Dalam sidang isbat yang digelar Kemenag, Senin (4/7/2016) sore, ditetapkan jika 1 Syawal 1437 Hijriah jatuh pada 6 Juli 2016. Ketetapan yang sama juga diambil oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Tak hanya di dalam menentukan jatuhnya Idul Fitri, menurut Lukman, kesepahaman juga diraih di dalam menentukan awal pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadhan lalu. Saat itu, awal Ramadhan diputuskan dimulai pada 6 Juni 2016.

"Semua ormas sepakat untuk tetap mengacu pada hasil Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan 1 Syawal, awal Ramadhan, dilakukan pemerintah oleh Kemenag," kata Lukman usai konferensi pers di Kantor Kemenag.

Menurut dia, kalau pun terjadi perbedaan di dalam menentukan jadwal puasa dan Lebaran, kemungkinan itu kecil terjadi.

Ia menembahkan, keputusan yang diambil oleh Kemenag bersifat mengikat bagi seluruh ormas.

"Dan keinginan ini sangat kuat oleh ormas Islam yang lebih ditegaskan lagi. Sehingga, kebersamaan islam mengawali puasa dan Syawal bisa bersama," ujarnya.

Kompas TV Alhamdulillah, Idul Fitri 1437 H Ditetapkan Rabu 6 Juli 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com